Sekilas Info

PUPR Halsel Kelola DAK 43,740,396 Miliar

Ali Dano Hasan
www.lensapost.id Kepala Dinas PUPR Halmahera Selatan Ali Dano Hasan (Foto : Istimewa)

LABUHA - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara mendapat bagian Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp,43,740,396,000,00 miliar dan dibagi atas empat bagian.

Kepala Dinas PUPR Halsel Ali Dano Hasan kepada Lensapost.id Ali me jelaskan, total DAK Tahun anggaran 2021 senilai Rp,43,740, 396,000,00 miliar, terdiri dari DAK penugasan jalan senilai Rp,10,557,994,000,00 miliar DAK penugasan Irigasi senilai Rp,8,794,100,00 miliar, DAK Transportasi senilai Rp,7,200,000,00 miliar, DAK reguler senilai Rp,17,188,29,00 miliar," jelas Ali Dano Hasan via WhastAp Rabu (14/7/2021).

"Progres pelaksanaannya hingga saat ini untum DAK Transportasi, sesuai dengan progres keuangan sudah mencapai 20% berjalan dengan baik, serta DAK Irigasi alhamdulillah dengan presentasi keuangan juga berjalan dengan baik," jelasnya.

Sementara itu, kata Ali Dano, DAK penugasan jalan, dari presentasi keuangan 20% itu hingga saat ini belum maksimal. Sehingga kami dari pihak Dinas PUPR akan terus mengawasi progres pelaksanaan kegiatan DAK di lapangan sehingga kita ambil capaian-capaian atau presentasi pekerjaannya.

" Bila di lapangan tidak sesuai dengan harpan kami, maka langka terburuk kami akan melaksanakan pemutusan kontrak, karena hal ini juga ditekankan oleh Bupati Halsel Usman Sidik, maka dengan tegas kami akan melaksanakan demi kemajuan pembangunan Halmahera Salatan," tegas Ali Dano.

Menurutnya, hal terburuk ini, demi progres pencapaian target pelaksaan DAK yang sudah tertuang dalam ketentuan pengelolaan DAK.

" Saya juga sudah berkoordinasi dengan Bidang Bina Marga PUPR, sehingga mereka memperketat dengan memberikan presentasi pekerjaan per-minggu minimal 5% setiap minggu pencapaiannya." cetus Ali.

Dia (Ali Dano Hasan) kembali mempertegaskan, bila capaian keuangan tidak sesuai, maka langka-langka terburuk yang kami ambil adalah, pemutusan kontrak dan pihak rekanan atau perusahan teraebut akan di Blacklist," tegasnya. (*)

Penulis: M. Tanggule
Editor: Redaksi
Sumber: www.lensapost.id

Baca Juga