Sekilas Info

Diduga Korupsi DD, DPD GPM Malut Desak Bupati Copot Kades Tauabi Kayoa  

www.lensapost.id Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Dan Idologi, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhainis Sudarso Manan (Foto : Istimewa)

LABUHA - Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Dan Idologi, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhainis Mendesak Bupati Copot Kepala Desa Ridwan Hi. Nen dan perintahkan Inspektorat untuk segera mengaudit Angaran Dana Desa (DD) Desa Tawabi Kecamatan Kayoa Kabupaten Halamahera Selatan Maluku Utara.

GPM menduga Kepala Desa Tawabi Ridwan Hi. Nen telah menggelapkan anggaran Dana Desa (DD) Tahun Angara 2017 hingga 2021 tapi sampai saat ini tidak ada proses pemeriksan dari pihak inspektorat hal-sel

Dugaan penggelapan tersebut karena, Kepala Desa Tawabi Ridwan Nen, sejak tahun 2017 sampai pada 2021 setiap melakukan program pekerjaan Fisik maupun Non Fisik di Desa, tidak pernah melalui Musyawarah Desa," beber Sudarso Manan kepada lensapost.id Sabtu (19/6/21)

" Sesuai Hasil Infestigasi kami di lapangan pekerjaan di tahun 2017 tersebut kepala Desa (Kades) hanya menggunakan pekerjaan fisik Jalan dan pagar. Sementara Tahun Anggaran 2018 pekerjaan fisik yang di kerjakan hanya pembangunan Kantor desa, namun hanya sampai 70 Persen," papar Sudarso.

Menurutnya, di Tahun angaran 2019 hanya di gunakan program pembangun lanjutan dari tahun 2017- 2018, kemudian untuk anggaran Tahun 2020, Post anggaran Pemuda, PKK, tidak terealisasi dan gaji guru Honor selama empat bulan tidak terbayar," ungkapnya.

Sudarso juga me jelaskan, pada 2020 Kades Ridwan Nen, merelealisasikan BLT berjumlah 62 Kepala keluarga (KK) di tahap pertama. Sementara Tahap 2 dan dan Tahap 3 tahun 2021, anggaranya sudah di cairkan akan tetapi belum direalisasikan ke masyarakat yang memiliki hak penuh untuk menerima BLT, selain dugan penggelapan bantuan BLT, kepala Desa diduga mengadakan pungutan liar (Pungli) di masyarakatnya terkait dengan bantuan Eks pengungsi, dengan membebankan warga sebesar Rp. 50 ribu, dengan berjumlah KK sebanyak 92 KK.

" GPM menilai ini bentuk Praktek tindak pidana kejahatan korupsi yang harus di seriusi oleh penegakan supermasi Hukum," cetus Sudarso.

Atas perbuatannya, DPD GPM secara kelembagaan meminta Bupati Halsel Usman Sidik me gambil sikap tegas dan segera Copot Ridwan Hi Nen Sebagai Kepala Desa Tauabi dan perintakan kepala Inspektorat untuk melakukan audit di setiap tahun anggaran," tegas Sudarso.

Merujuk pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati adala memberantas Korupsi, maka perbuatan Dugan tindak pidana kejahatan korupsi yang di Perankan Kepala Desa Tauabi adalah bagian dari tindakan yang tidak bermoral dan patut di evaluasi Baupati Hal-Sel Usman Sidik. (*)

Penulis: M. Tanggule
Editor: Redaksi

Baca Juga