Sekilas Info

Usir Wartawan dan Suru Pakai Seragam

Dewan Pers Sebut Kapolres dan Wakapolres Halut Bersikap Kekanak-Kanakan

www.lensapost.id Ketua Komisi Penelitian, Pendataan & Ratifikasi Pers Dewan Pers, Ahmad Djauhar

TOBELO – Kapolres Halmahera Utara, AKBP. Priyo Utomo Teguh Santoso dan Wakapolres Kompol. Alwan Aufad, dinilai bersikap kekanak-kanakan, karena mengusir wartwan dan menyuruh memakai seragam hitam putih

Insiden pengusiran sejumlah awak media di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum Darah (KPUD) Halmahera Utara (Halut). Pada Kamis 29 April 2021, saat wartawan hendak meliput penghitungan lanjutan sisa 76 surat suara TPS 1 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, yang ditake over pihak KPUD Halut.

Polisi tidak selayaknya mengusir para wartawan yang sedang bertugas, apalagi ini berkaitan dengan pilkada yang merupakan hajat hidup orang banyak. Selayaknya lah wartawan/jurnalis hadir dan menyaksikan dari dekat, bukan dari kejauhan. Apalagi harus di luar pagar,” ujar Ketua Komisi Penelitian, Pendataan & Ratifikasi Pers Dewan Pers, Ahmad Djauhar ketika dihubungi via WhastAp Jumat (30/4/2021).

“Polisi juga hendaknya tidak bersikap kekanak-kanakan menyuruh wartawan mengenakan seragam,”cetus Ahmad Djauhar.

Tugas wartawan itu, kata Ahmad Djauhar adalah mencari dan memverifikasi informasi, jadi tidak memerlukan atribut seperti seragam dan sebagainya itu.

Ahmad Djauhar, yang juga selaku anggota Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) salah satu Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) itu mengatakan, Pelaksanaan tugas liputan oleh wartawan, dijamin oleh undang-undang, yakni UU No. 40/1999 tentang Pers.

“ Polisi sebagai hamba hukum wajib tunduk pada ketentuan hukum tersebut, mengusir dari lokasi peliputan itu merupakan bentuk penghalang-halangan tugas wartawan/jurnalis,”tegas Ahmad Djauhar.

Menurutnya, ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor  40 Tahun 1999 tentang Pers  menyebutkan.

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Ketentuan pasal yang dimaksud Pasal 18  yakni Pasal 4 ayat (2) terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. ayat (3 Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Diketahui, pada Kamis 29 April 2021, saat wartawan hendak meliput penghitungan lanjutan sisa 76 surat suara TPS 1 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, yang ditake over oleh pihak KPU Halut.

"Pak Kapolres minta teman-teman wartawan di luar pagar saja," ucap salah seorang personil Polres Halut, sambil mengarahkan puluhan wartawan yang sudah terhitung 2 jam duduk di halaman Kantor KPU setempat, seperti yang dilansir Halmaherapost.com edisi kamis 29 april.

Tak mau berdebat, para wartawan, baik dari cetak, online dan TV pun mengikuti arahan tersebut dan keluar dari halaman Kantor KPU.

Kapolres pun sontak merasa tersinggung dan tiba-tiba naik pitam. "Kalau mau masuk silakan. Kalian (wartawan) diminta keluar biar kegiatan cepat dimulai," tegas Priyo tanpa alasan yang jelas.

Tak itu saja, Kapolres di hadapan wartawan juga berucap, "saya ini dari Brimob juga, ini puasa, jangan buat orang tersinggung," kata Kapolres, sambil memegang pangkat di bahu kanannya.

Dikutip dari halmaherapost.com. Wakapolres Kompol. Alwan Aufad juga ikut andil mengusir wartawan saat mendampingi Kapolres tepat di pintu masuk Kantor KPU, juga meminta wartawan menghargai pejabat negara. "Ini pejabat negara," ucap Wakapolres dengan wajah emosi.

Bahkan Alwan sempat meminta agar para wartawan di lapangan memakai seragam. "Kalau bisa wartawan itu pakai seragam, putih-putih atau apa begitu," ujarnya.

Setelah para wartawan diminta oleh Kapolres untuk keluar dan berada di luar pagar Kantor KPU, tiba-tiba pagar kantor ditutup lalu Kapolres dan Wakapolres Halut duduk menjaga pintu.

Akibat dari pengusiran ini, para wartawan yang datang ke kantor KPU tak bisa meliput langsung kegiatan penghitungan suara yang berlangsung.

Penulis: Mahmud
Editor: Redaksi

Baca Juga