Sekilas Info

Soal Bantuan Pengungsi, Ini Kata Kadinsos Halsel Kepada LBH Yang “Kumpul” KK Warga

Kepala Dinas Sosial Halsel, Drs. Jusmin Dahlan. Foto/Istimewa

Halsel- Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Halmahera Selatan meminta kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Untuk tidak mengumpul Kartu Keluarga (KK) masyarakat, dengan alasan mengurus bantuan pengungsi. Pasalnya bantuan dari Kementrian Sosial RI, suda tentu melalui Dinas Sosial Profinsi dan Kabupaten bukan melalui LBH

"Nanti Dinas Sosil yang mengintentalisir data-data kalau ada bantuan dari Kemensos bukan LBH,"sebut Kadinsos Halsel Jusmin Dahlan saat menghubungi media ini. Kamis/(31/12/20).

Apa lagi kata, Jusmin bahwa pihaknya menerima informasi bahwa pada saat pengumpulan KK warga. Ada pungutan per KK 50 ribu,"Perekrutan data mekanismenya kan kita belum tau jadi saya himbau kepada LBH jangan pungutan-pungutan bagitu lah,"ujarnya

Soal persidangan di Mahkama Kosntitusi (MK), Kadinsos Halsel mengakui bahwa benar dimenangkan Lembaga Bantuan Hukum LBH eks Pengungsi konflik tahun 1999 tetapi sampai sekarang belum ada surat tidak lanjut ataupun petunjuk dari Kementrian Sosial RI mapun profinsi

"Saya konfirmasi di Dinas Sosial Profinsi memang LBH menuntuk di Mahkma Konstutisi itu mereka (LBH) memenangkan tetapi amar salinan putusan itukan belum sampai ke Dinas Sosial Profinsi ataupun Daerah, sehingga kita di Dinas Sosial juga belum tau apakah Bantuan itu ada atau tidak ada,"jelas Jusmin Dahlan

"Saya tidak tau kalau ada bantuan pengungsi jadi secara spontan saya mengatakan, bahwa bantuan mengungsi itu hoax seperti yang diberitakan tadi"tambah Jusmin mengklarifikasi berita sebelumnya bahwa bantuan pengungsi itu hoax

Penulis : Ilham Lakoda
Editor : Redaksi
Sumber : Lensa Post

Penulis:

Baca Juga