Sekilas Info

Tambang Kusubibi, Pengusaha Tong Menggunakan Mercury dan Chanida, Polda Malut di Desak Tindak Lanjut

HAL-SEL- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang PTKP PB HMI, Ramadhan Reubun mendesak Polda Maluku Utara (Malut) untuk segera menindak lanjuti para pengusaha yang menggunakan Bahan kimia berbahaya berupa Chanida dan Mercury di Tambang Desa Kusubibi. Hal itu disampaikan kepada Lensapost, pada Jumat (26/12/2020) via telepon seluler

"Polda harus segera menindak lanjuti para pengusaha tong di Kusubibi, yang menggunakan bahan kimia berbahaya, jika tidak segera mencopot Kapolres dan Wakapolres Halsel,"tandas Ramadhan seperi dilansir dari media Liputan-Malut.com

Ia menguraikan, soal bahan berbahaya ini sudah suda diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2017 tentang pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Mercury) yang disahkan di Jakarta 20 September 2O17, ditanda tangani oleh Presiden, Joko Widodo.

"Manfaat mengesahkan konvensi Minamata bagi Indonesia, antara adalah memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjamin lingkungan hidup yang bersih dan sehat kepada rakyat Indonesia,"jelas dia

"Disisi lain memberikan rasa aman dan menjaga kesehatan serta melindungi sumber daya manusia generasi yang akan datang akibat dampak negatif merkuri, memperkuat pengendalian pengadakan, distribusi, peredaran, perdagangan merkuri dan senyawa merkuri, menjamin kepastian berusaha di sektor industri, kesehatan, pertambangan emas skala kecil dan energi,"sambung Ramadhan

Lanjut Ramadhan, Undang-undang itu juga
mendorong sektor industri untuk tidak menggunakan merkuri sebagai bahan baku, dan bahan penolong dalam proses produksi, membatasi penggunaan merkuri sebagai bahan tambahan pada produk serta mengendalikan emisi merkuri, mendorong sektor kesehatan untuk tidak menggunakan lagi merkuri, di peralatan kesehatan dan produk untuk kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan untuk membantu atau menolong masyarakat yang terkena dampak akibat merkuri, mendorong PESK tidak menggunakan merkuri dalam kegiatannya, mendorong sektor energi untuk mengurangi lepasan merkuri ke
udara, air dan tanah.

Masi kata Ramadhan, itu semua dilakukan oleh Presiden atau Pemerintah sebagai upaya pengendalian emisi merkuri dan penghapusan merkuri pada kegiatan sektor industri dan kegiatan
PESK di Indonesia, meningkatkan kerja sama global untuk pertukaran informasi dalam penelitian dan pengembangan, terutama pengganti merkuri pada proses industri dan PESK guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,"tambah Ramadhan

Ramadhan bilang, dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Mercury) sudah sangat jelas. Namun, para pengusaha emas umumnya dan khususnya pengusaha di Kusubibi masih sengaja mengabaikan undang-undang tersebut

"Padahal pengusaha emas sudah mengakui pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah dan sampai kelaut tetapi Polres Halsel hanya diam dan tidak bisa berbuat Apa-apa terhadap puluhan pengusaha tong, penegak hukum ada indikasi melakukan pembiaran terhadap pengusaha tong."tutup Ramadhan

Penulis : Ilham Lakoda
Editor : Redaksi
Sumber : Liputan-Malut

(Copy Paste)

Penulis:

Baca Juga