Abaikan laporan, Wartawan Kembali Aksi Bisu di Depan Polda Malut

www.lensapost.id
Lensa Post Wartawan Malut Yang Tergabung Dalam Forum Pimred Malut Gelar Aksi Bisu di Depan Polda Malut (Foto.Danial/lensa)

TERNATE - Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Pimpinan Redaksi (Pimred) Maluku Utara (Malut) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda Maluku Utara, atas tindakan mengabaikan laporan wartawan Kamis (22/10)

Aksi Bisu yang di lakukan pada siang hari ini sebagai bentuk kekecewaan wartawan terhadap pihak Polda Malut yang tak merespon baik atas laporan tindakan intimidasi yang terjadi kepada wartawan.

Ketua Lambaga Bantuan Hukum (LBH) Maharani, saat mendampingi wartawan, Ketika di wawancarai menjelaskan, kami dalam waktu dua hari ini, telah mendatangi polda Malut untuk melaporkan pengaduan atas tindakan intimidasi yang terjadi terhadap wartawan.

Namun kedatangan kami, kata Maharani, ditolak SPKT dengan alasan, kami tidak bisa menerima laporan. Kemudian kami disuruh untuk membuat surat laporan ke polda," Kata Maharani.

"Kemudian kami buat kembali laporan pengaduan yaitu laporan tindak pidana menghalangi halangi wartawan, sesuai undang-undang 1999 tentang Pers pada pasal 18 ayat 1 menyebutkan setiap orang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat atau menghalangi-halangi pelaksanaan ketentuannpasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda Rp.500 juta dan kedua laporan penganiayaan dan kejahatan asusila,"tegas Maharani.

Lanjut Maharani. Laporan yang satu, telah kami laporkan ke Dirkrimsus, namun di tolak dengan alasan itu bukan kewanangn kami, kami Dirkrimsus, hanya menangani kasus pidana dan itu bukan tindak pidana pers."

Kemudian kami juga di suruh ke Dirkrimum, namun Dirkrimum juga menolak dengan kata, " kami cuma terima kecuali kasus penganiyaan dan kasus kesusilaan dan itu bukan kewanangn kami, silahkan ke Dirkrimsus," kata wadir kepada Maharani.

Maharani menegaskan bahwa, massa dalam satu institusi ada kebijakan yang berbeda, dan saya anggap tidak profesional, karena saling lempar kewenangan masing-masing.

"Setelah itu, kami kembali ke Polda dan menyerahkan laporan kepada Kabid Humas Polda AKBP Adip Rojikan, dan laporan ini menjadi kewenangan siapa,"ungkap Maharani.

Sebab yang kami tau, kata Maharani laporan itu harus di terima dulu dipihak SPKT polda, lalu didisposisi kepada Unit mana, Dirkrimsus atau Dirkrimum, kemudian di kaji atau di gelar perkara,"cetusnya

Penulis: Danial Umamit
Editor: Redaksi
Photographer: Danial
Sumber: Lensa Post

Baca Juga