Empat KK Penerima BLT Desa Laluin Sesuai Regulasi

Lensa Post
Lensa Post Kepala Desa Laluin Viki Slamat di sebelah kiri dari Bhabinkamtibmas Kayoa Selatan Idrus Usman (Foto : Istimewa)

LABUHA – Penerima Bantuan Lansung Tunai (BLT) Desa Lalulin Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara berdasrkan . PMK No. 40/PMK.07/2020 Perubahan atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui APBDes.

Dalam regulasi tersebut mengatur kreteria penerima BLT diantaranya keluarga miskin atau tidak mampu  yang berdomisili di Desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja, ini menjadi sandaran Pemerintah Desa (Pemdes) Laluin menetapkan menerima BLT sebanyak empat Kepala Keluarga yang berhak mendapat bantuan tersebut.

Namun  menjadi polimik hingga terjadi aksi protes yang di lakukan beberapa Mahasiswa yang mengatas namakan Ikatan Pelajar Mahasiswa Laluin (IPML) beberapa waktu lalu,  terkait empat Kepala Keluarag yang menerima BLT tersbut.

“Dalam regulasi itu jelas, untuk dana BLT lebih focus pada besaran Dana Desa, dalam regulasi tidak mengatur pokok presentasi total berapa persen. Jadi ketentuannya hanya sebatas per bulannya dapat Rp600 ribu,”ungkap Kepla Desa Laluin Viki Salamat kepada wartan Minggu (31/5/2020)

Kades Viki juga menuturkan terkait aksisebagaian Mahasiswa yang mempertanyakan sisa uang BLT di kemanakan itu saya rasa keliru karena presentasi itu tidak dipakai,”katanya.

Menurut Kades Viki, polimik di Desa laluin karena BLT yang di salurkan hanya kepada empat KK sesuai data calon penerima BLT. Dasar dari data empat KK tersebut mengacu pada peraturan Menteri Keuangan yang tercantum 14 kreteriayang menjadi acuan sehingga perteimbangan Pemerintah Desa dari aspek konflik social  yang bakal tejadi. Sebab Desa laluin adalah Desa Besar  dan berstatus Desa Mandiri dan bukan Desa Miskin dan juga buka Desa berkembang.

“Makanya untuk tidak terjadi konflik  social dan kecemburuan antara masyarakat maka kita tetap memakai 14 kreteria itu karena kita menghindari gejolak social  yang bakal terjadi. Dari pendataan kurang lebih dua minggu  maka melahirkan empat KK tersebut  dan itu kita sudah bagikan bersama Sekcam danBhabinkamtimbas dan langsung diserahkan kepada yang berhak menerima,”tandas Viki.

Kemudian issu yang menyebar kata Viki bahwa, penetapan calon penerima BLT.Pemdes Laluin tidak bermusyawara dengan BPD, itu keliru  karena itu dimusyawarakan Pemerintah Desa dan BPD bersama masyarakat di Kantor Desa.

Jadi menurut hemat saya adalah tujuan kita agar program ekonomi kegiatan yang lain juga berjalan,  misalnya program pembuatan katinting Fiber, karena itu juga bagian dasar pondasi ekonomi yang kita proritaskan, karena sudah tertuang dalam dokumen  APBDes makanya kita berkelanjutan untuk membangun  pemberdayaan ekonomi itu sendiri,”kata Viki.

Kades Viki mengakui kurangnya sosialisasi terkait mekanisme dan regulasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak mengarti kreteria dan mekanisme penerima BLT dan akhirnya melahirkan gejolak.

“Kita memahami  kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga ketika instruksi BLT  muncul  regulasi yang muncul ini sosialisasi yang belum berjalan  kepada masyarakat akhirnya dampak  konflik social. Jadi ini bukan hanya di Desa Laluin, namun hampir di seluruh Desa di Indonesia terjadi konflik social,”cetus Viki. (Mt/Red)

Penulis: Mahmud
Editor: Redaksi
Sumber: www.lensapost.id

Baca Juga