Sekilas Info

Masalah Kades Nurjihad Telah Selesai, Kantor Desa Dibuka

Lensa Post
Lensa Post Kapolsek Gane Barat Ipda. Mardan Abdurahman dan Danramil Kapten Inf. Rudin Sidangoli 1509-3/Saketa, bersama masyarakat menyelesaikan masalah Kepala Desa Nurjihad Kecamatan Gane Barat Utara (Foto : Istimewa)

LABUHA – Kapolsek Gane Barat Ipda. Mardan Abdurahman dan Danramil Kapten Inf. Rudin Sidangoli 1509-3/Saketa, menyelesaikan masalah Kepala Desa Nurjihad Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara Bahrudin H. Malan sekaligus membuka palang Kanto Desa Selasa (26/5/2020) pukul 16.00 WIT.

Sebelumnya sebagian masyarakat Desa Nurjihad gelar aksi penolakan Kepala Desa serta melakukan pemalangan Kantor Desa karena diduga Kades Nurjihad Bahrudin H. Malan telah melakukan perbuatan asusila paada 10 Mei 2020 lalu di kota Ternate sebagaimana telah di beritakan salah satu Media Online.

Memicuh dari dugaan kasus tersebut akhirnya sebagain masyarakat Desa Nurjihad melakukan aksi palang Kantor Desa dan menolak Kades Bahrudin H. Malan sebagai Kepala Desa, menerima laporan aksi dari masyarakat Kapolsek Gane Barat Ipda. Mardan Abdurahman dan Dandramil 1509-3/Saketa Kapten Inf. Rudin Sidangoli langsung hadir dan memediasi dan kini masalah tersebut telah selesai.

“Saya diduga melakukan perbuatan asusila  10 Mei lalu di Kota Ternate, sehingga sebagian masayarakat melakukan aksi penolakan diri saya sebagai Kepala Desa serta melakukan pemalangan Kator Desa, padahal perbuatan yang ditudahkan itu tidak benar,”kata  Kades Bahrudin H. Malan kepada watawan Selasa (26/5/2020).

Menurutnya masalah yang dituduhkannya itu tidak benar, karena pihaknya sudah dipanggil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halsel Bustam,in Soleman untuk mengklarifikasi persoalan itu, bahkan katanya, Kadis DPMD juga meminta keterangan kepada Lurah Bastiong atas dugaan perbuatan asusila yang dituduhkan itu namun hasilnya tidak benar.

“Atas tuduhan kasus asusila ini saya sudah dipanggil Kadis DPMD dan saya sudah klarifikasi serta Kadis DMPD juga telah memintai keterangan kepada Lurah Bastiong namun dari keterangan lurah bahwa razia malam itu saya tidak bersama wanita, setelah saya keluar dari kamar petugas telah mengeledah kamar namun tidak ada wanita dan itu sudah selesai,”terang Kades Bahrudin.

Lensa Post
Kapolsek Gane Barat Ipda. Mardan Abdurahman dan Danramil Kapten Inf. Rudin Sidangoli 1509-3/Saketa, bersama Kepala Desa Nurjihat Bahrudin H. Malan saat mediasi aksi protes sebagian Masyarakat Desa Nurjihat (Foto : Istimewa)

Kapolsek Gane Barat Ipda. Mardan Abdurahman mengatakan, Pemalanagan Kantor Desa yang di lakukan  sebagian masyarakat terkait dengan permaslahan asusila yang diduga di lakukan Kepala Desa, itu tidak di benarkan secara Hukum dan dapat memicu tindakan yang anarkis tindakan yang semestinya di lakukan Masyarakat adalah melaporkan kepada pihak Kepolisian agar dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Agar Masyarakat tidak terkena bias dari tindakan mereka karena melakukan pembatasan terhadap Fasilitas Negara maka, sebaiknya dilaporkan. Terkait dengan pembagian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat Desa itu, merupakan kewajiban yang harus di lakukan oleh Pemerintah Desa kepada Masyarakat., kan tetapi harus berpatokan pada Peraturan Mentri Desa” Pungkasnya.

Sementara Dandramil 1509-3/Saketa Kapten Inf. Rudin Sidangoli juga menyampaikan bahwa, dirinya telah berkoordinasi dengan Kepala Desa yang intinya mengenai, pertama Dana BLT untuk Desa Nurjihad tetap akan dibayarkan kepada masyarakat tiga bulan dari total per bulan sebesar Rp. 600.00 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi, Pemerintah Desa harus melakukan pendataan kepada warga masyarakat yang berhak menerima agar pembagiannya pas sasaran.

Selain itu, melalui Kapten Inf. Rudin, Badarudin Hi. Malan juga menyatakan bahwa, Untuk Pencaraian 40 % tahap pertama sesuai dengan RKPDes itu sudah di gunakan untuk pengadaan material pembanguan MCK dan pagar Desa

“Untuk peralatan gugus tugas Desa sudah saya siapkan antara lain, maskes, tempat cuci tangan, alat penyemprotan dan ADP untuk petugas” Kata Badarudin.

Dalam Mediasi tersebut terjadi kesepakatan antara pemerintah Desa dengan warga masyarakat bahwa, Petugas gugus tugas Desa akan membuat Posko di Pelabuhan dan di Jalan utama dan mulai bekerja.

Hari ini, Pemerintah desa dalam hal ini RT/RW akan melakuakn pendataan kepada warga yang berhak menerima sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Permendes. (Mt/Red)

Penulis: Mahmud
Editor: Redaksi
Sumber: www.lensapost.id

Baca Juga