Dianggap Molor Tangani BLT DD, Kades Paslal Didemo

Lensa Post
Lensa Post Aliansi Pelajar Mahasiswa Paslal Peduli Masyarakat Desa (APMP-PMD). melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Desa Paslal Kecamatan Mangole Tengah Kabupaten Kepulauan Sula (Foto : Ridwa/lensa)

SANANA - Aliansi Pelajar Mahasiswa Paslal Peduli Masyarakat Desa (APMP-PMD). melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Desa Paslal Kecamatan Mangole Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara pagi tadi pukul 08.00 WIT. Masa menuntut agar Pemerintah Desa serius dalam menangani Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa BLT-DD di Desa Paslal. Jumat 29/05/2020.

Dalam aksi tersebut massa mendesak agar Pemerintah Desa Paslal segera mempercepat penyaluran BLT kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, sesuai dengan instruksi Kemendes-PDTT No 1 tahun 2020.

Dalam tuntutan massa aksi tertuang empat poin diantaranya

  1. Meminta pemerintah desa agar segera melakukan Musyawarah desa khusus (Musdes khusus) , guna membahas penetapan calon penerima BLT DD.
  2. meminta pemerintah desa segera menyalurkan BLT DD sesuai instruksi kemendes, No 1 tahun 2020, tentang percepatan penyaluran bantuan sebelum tanggal 24 mei.
  3. Meminta pemerintah desa agar melakukan pembagian BLT DD sesuai dengan mekanisme dan tepat sasaran. Sesuai peraturan No 6 tahun 2020.
  4. Mendesak pemerintah desa agar transparansi Anggaran dana desa dan Dana desa (ADD-DD). dalam bentuk baliho di Desa Paslal.

Kordinator aksi Rinaldi Abas, dalam orasi singkatnya mengatakan, sesuai dengan instruksi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi PDTT, bahwa Pemerintah Desa harus melakukan pembagian BLT kepada masyarakat Desa, yang suda melakukan Musyawarah Desa khusus (Musdes khusus) sesuai dengan mekanisme dan tepat pada sararan.

Lensa Post
Aliansi Pelajar Mahasiswa Paslal Peduli Masyarakat Desa (APMP-PMD). melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Desa Paslal Kecamatan Mangole Tengah Kabupaten Kepulauan Sula (Foto : Ridwa/lensa)

Hal sedemikian juga di sampaikan sala satu aktivis Desa Paslal Danil bahwa,  Pemerintah Desa agar bisa transparan anggaran Covid-19 dan anggaran Dana Desa kepada masyarakat, sesuai undang-undang No 6 tahun 2014, pasal 24 D. tentang Asas keterbukaan, sebab keterbukaan adalah asas yang membuka diri merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan,” beber Danil

Menurut Danil, sebagimana dalam pasal 68 A ayat 1 menjelaskan bahwa, masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa, serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pasal  26 P ayat 4, yang menjelskan bahwa, Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut. Penjabat kepala Desa, Salim Umamit, kepada Wartawan Lensa post, di kediamannya menjelaskan bahwa kendala Pemerintah Desa dalam penanganan masalah BLT, di Desa Paslal, karena adanya pembatalan , perubahan pendataan calon penerima BLT dari Dinas BPMD, makanya agak terlambat, nanti setelah itu baru di lakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdes khusus),”jelas Salim.

"Kemudian setelah itu kami serahkan kepada Camat untuk di verifikasi, baru di tindak lanjuti kepada Bupati untuk di sahkan,".

Lanjut 'salim, Pemerintah Desa akan berkordinasi langsung dengan Kadis BPMD, agar bisa hadir dan melakukan sosialisasi Musdes khusus penetapan calon penerima BLT di Desa Paslal, agar bantuan BLT segera di nikmati oleh masyarakat.".

Masyarakat pun juga berharap agar Pemerintah Desa tetap serius dalam membijaki persoalan BLT melalui DD sesuai instruksi Kementerian PDTT,” tutupnya. (Red/RT7)

Penulis: Ridwan Tidore
Editor: Redaksi
Photographer: Ridwa
Sumber: www.lensapost.id

Baca Juga