Kantor Desa Biamahi Dipalang Warga

Jailolo. Kantor Desa Biamahi Kecamatan Jailolo Selatan (Jalsel) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dipalang oleh masyarakat pada Rabu,(13/5) malam lalu. Pemalangan tersebut disebabkan karna Kepala Desa (Kades) Biamahi Muhidin F. Rajilun dianggap tidak terbuka dalam pengelolaan Dana Desa (Desa).

Penyebab terjadi pemalangan kantor desa disebabkan karna bendahara desa dan tim pelaksana kegiatan (TPK) tidak dilibatkan dalam pencairan dana desa (DD).

"sehingga masyarakat meminta kepala desa untuk menghadirkan uang setelah melakukan pencairan, tapi berbagai keberatan dari Kades, katanya uang sebagian telah dibelanjakan dan tahap pertama telah dicairkan sebesar Rp 293 juta," Ungkap salah satu toko masyarakat Risman.

Kata Risman, saat pencairan dana desa tahap pertama, bahkan belum melakukan musyawara desa, Kades kemudian langsung belanjakan fiber ditengah pandemi COVID-19.

"Hal yang lain kita selalu mengacu kepada payung hukum presiden dimana korupsi sedikit saja dalam pandemi corona ini bisa dihukum mati kata beliau kan begitu," ujarnya

Risman menambahkan,  posko desa yang telah dibuat dengan anggaran sebesar 19 juta. Namun pembelanjaan di lapangan tidak sesuai.

"profil  harganya 695 ribu dilaporkan dalam rapat interen antara kepala desa dan BPD katanya sebesar Rp  2,5 juta kemudian alat pengukur suhu tubu harganya 1 juta dilaporkan dalam rapat sebesar Rp 4,5 juta, kemudian semua relawan yang bekerja siang maupun malam tidak ada operasional," tuturnya

Kades diminta agar Menyampaikan secara terperinci uang yang sudah dibelanjakan, namun Kades berdali dengan alasan yang tidak masuk akal, sehingga bendahara undur diri dari jabatannya.

"Jadi semua hal yang menyangkut dengan dana desa (DD) itu, di counter oleh kepala desa sendiri tidak melibatkan tim pelaksanaan kegiatan (TPK) dan tidak melibatkan kaur dan segala keputusan diambil ahli oleh kepala desa," tambahnya

ia meminta agar pemerintah kabupaten maupun provinsi turut melihat persoalan
seperti ini.
"Kalau masalah ini masih di bela-bela, kami tidak lagi mempercayaai kebijakan pemerintah. Apalagi, adanya instruksi presiden bawah ada korupsi sedikit pun harus di tuntut," tandasnya

Terpisah, Kepala Desa Biamaahi, Muhidin.F Rajilun saat dikonfirmasi mengatakan, aksi pemalangan kantor desa itu, diawali dengan rapat program tahap satu, sekaligus sosialisasi tentang bantuan tunai langsung (BLT) ke masyarakat.

"Namun, maunya mereka dana bantuan tunai langsung (BLT) sudah harus dibagikan ke warga, sementara dalam
peraturan bupati (perbup) nomor 10 tahun 2020 dijelaskan bahwa kita  harus laksanakan kegiatan fisik, tapi mungkin mereka sudah seting atau bagaimana? jadi dalam rapat itu, mereka sudah ribut,"katanya

Muhidin bilang, dana bantuan tunai langsung (BLT) tahap satu sudah dicairkan. Namun belum bisa digunakan. Sebab, kata dia masih menunggu instruksi DPMPD

"Jadi untuk pembagian BLT kami tinggal menunggu koordinasi dari BPMPD, karena kami tidak bisa mengambil kebijakan sendiri di Desa apalagi ini soal COVID-19, sementara saat ini kantor desa di palang  kita tidak bisa buat rapat bersama masyarakat," tandasnya

Penulis: Alan/tm
Editor: Sahlan K

Baca Juga