Komisi I Minta Pemkab Halbar  Secepatnya Melakukan Penyegaran

Lensapost.id
Lensapost.id Anggota DPRD Komisi I Halbar Djufri MUhammad (Foto : Sahlan Kader/Lensapost.id)

JAILOLO - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Djufri MUhammad Kepada Wartawan Minggu 28/12/19 melalui Wahts App, meminta Bupati agar secepatnya melakukan penyegaran melalui Rolling dan mutasi ASN dalam lingkup Pemkab sebelum bulan Januari 2020, selain Rolling para pejabat di eselon II dan para kepsek SMP, SD dan TK/Paud Komisi I berharap Bupati lebih intens menseriusi kajian terhadap ASN yg akan menduduki posisi eselon III dan I.

Pada posisi ini, Kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  Partai Nasdem Halbar ini,  seharusnya, hasil evaluasi selama ini baik oleh pimpinan tekhnis maupun pihak Baperjakat serta BKD sudah bisa menjadi pertimbangan pak Bupati untuk melakukan penyegaran.

“Bagi Komisi I, selama ini para pimpinan birokrasi baik Bupati maupun Sekda masih belum maksimal dalam memantau kinerja para pejabat eselon III yang berisi Sekretaris, bendahara, Kepala bagian dan Kepala bidang di berbagai instansi begitu juga eselon IV yang berisi Kepala seksi, kasubid dan sasubag.

Lanjut Anggota Dewan Dua Periode ini,   berdasarkan data yg diperoleh Komisi I jumlah pejabat eselon III dalam lingkup Pemkab itu kurang lebih 185 posisi sedangkan eselon IV sebanyak 387 posis, dalam pantauan Komisi I ada posisi yg masih terdapat kekosongan dan ada yang berstatus plt.

“Komisi I juga berharap,  penempatan jabatan  nanti harus sesuai degan basic dan kompetensi ASN bahkan juga mewanti-wanti agar jangan lagi para ASN yg masuk dalam kategori jabatan lingkup fungsional seperti tenaga guru dan medis jangan ditarik ke jabatan structural”

Selain itu hasil analisis dan evaluasi juga menitikberatkan pada posisi tertentu seperti bendahara yg sangat lama di jabat oleh ASN tertentu, bagi kami ini sangat rawan penyimpanan dalam hal pengelolaan keuangan selain itu juga faktor kejenuhan dan terhambatnya proses kenaikan pangkat dan golongan ASN tersebut yg tentunya mempengaruhi karirnya.

“Apabila setelah dilakukannya Roling dan mutasi nanti kami harapkan pada tahun baru 2020 nanti proses pelaksanaan tugas dan mekanisme kerja harus diatur sesuai tupoksi masing-masing sehingga tidak lagi kelihatan hanya pimpinan SKPD dan bawahannya yang tertentu saja yg bekerja sementara yang lainnya tidak diberi peran alias cuma memikul jabatannya saja dan Nantinya kami juga akan melakukan monitoring pengawasan baik disaat pelaksanaan Rolling dan mutasi maupun pasca itu”cetusnya. (Alan)

Penulis: Sahlan Kader
Editor: M.Tanggule
Photographer: Sahlan

Baca Juga