Temuan BPK-P Malut, Tahun Anggaran 2018 Terkait Pekerjaan Fisik Halsel  Sudah di Kembalikan Sebelum LHP di Terbitkan

Lensapost.id
Lensapost.id Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan Slamet AK (Foto :Istimewa)

LABUHA –  Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Slamet AK mengemukankan, terkait dengan temuan Badan Pengawasan Keuangan  (BPK) Perwakilan Maluku Utara terhadap pekerjaan fisik di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Halsel, yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 18.C/LHP/XIX.TER/5/2019. Slamet menyebutkan atas temuan tersebut sudah diselesaikan sebelum LHP di terbitkan oleh BPK-P Malut pada Tanggal : 22 Mei 2019 bulan lalu.

“Jadi semua temuan-temuan terkait dengan fisik itu sudah di selesaikan sebelum LHP di terbitkan BPK-Perwakilan Malut , penyelesaiannya itu dalam bentuk pengembalian, jadi tidak ada satun Dinas yang tertunda karena semuanya sudah di lakukan pengembalian,”Ungkap Slamet AK saat ditemui wartawan akhir pecan ini.

Slamet menyebutkan, SKPD yang sudah menyelesaikan temuan sebelum LHP di terbitkan BPK-P Malut yakni, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perkim-LH, Sekretariat DPRD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Inspektorat dan Sekretariat Daerah, diantara dinas ini untuk fisik semuanya tidak bermasalah karena atas laporan BPK maka sebelum 60 hari kami sudah melakukan penyelesaian.

“Yang pasti kita sudah memenuhi syarat Undang-undang nomor 30 tahun 2014 itu mereka mengembalikan sebelum 60 hari yang ditentukan oleh BPK, sehingga untuk SKPD yang termuat dalam LHP BPK-P Malut itu tidak ada masalah,”jelasnya.

Slamet mengakui, bahwa dalam pekerjaan selalu memenuhi keterlambatan namun keterlambatan itu karena ada keselahan pihak ketiga, makanya kita mengenakan denda keterlambatan dan disetor ke Kas Daerah.

Menurutnya dalam pekerjaan dan kemudian terdapat keterlambatan sangat menguntung keuang daerah bila dilihat dari sisi positifnya, namun kalau dilihat dari sisi pembangunan memang ada keterlambatan proses pembangunan sehingga ada yang harus dikerjakan lagi itu tidak bisa sebab pekerjaan belum selesai namun sisi keuangan Daerah di untungkan karena pihak ketiga dikenakan denda dan di setor ke Kas Daerah.

“ya kalau ada keterlambatan dalam pekerjaan fisikan Daerah diuntungkan dari sisi keuangan, tetapi dari sisi pembangunan kita terlambat,”cetus Salamet.

Selain fisik kata Kepala Inspektorat yang juga mantan Auditor BPK-P Malut ini menjelaskan ada juga temuan non fisik dalam hal ini biaya perjalanan Dinas di beberapa SKPD di Halsel, namun itu sudah selesai, juga sama halnya dengan temuan fisik.

“Memang terdapat banyak over lafing dalam SPPD termasuk Inspektorat banyak juga, namun semua itu kami selesaikan yang menjadi perjalan Dinas yang over lafing itu karena tugas kita banyak sehingga tumpang tindih,” jelas Slamet.

Dia mencontohkan dalam tugas di luar Daerah harus lima hari tapi tidak bisa dan harus 3 hari maka harus balik ke Daerah sehingga 2 harinya kita harus kembalikan dan itu bukan hanya berlaku di Inspektorat saja tetapi juga di SKPD yang lain.

“maka kalau kita melakukan pengembalian berarti uang Hotel, Tiket pesawat, uang makan dan lain-lain menyangkut dua hari itu harus di kembalikan. ini yang terjadi sehingga SPPD setiap Tahun pasti terdapat over lafing,”tutup Slamet. (red)

Penulis: Mahmud
Editor: M.Tanggule

Baca Juga