DPC KPPPI Halsel Desak Bupati dan Wakil Bupati Halsel Pertangjawabkan Uang Saku Senilai  Rp,3.577.000.000 Miliar

Lensapost.id
Lensapost.id Aksi DPC KPPPI Halsel di Depan Kantor Bupati Halsel/Korlap Edy Rahim (Foto : Ut/lensapost.id)

LABUHA – Dewan Pengurus Cabang Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (DPC-KPPPI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara, gelar aksi unjukrasa senin (14/10/2019) di depan Kator Bupati Halsel.

Pada aksi tersebut DPC KPPPI, mendesak Bupati Bahrain Kasuba dan Wakil Bupati Iswan Hasjim memprtanggungjawabkan dugaan tindak pidana korupsi uang saku kunjungan  kerja pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kepala Daerah senilai senilai Rp,3.577.000.000,00 miliar.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) DPC KPPPI Halsel. Edy Rahim, memebeberkan data audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Maluku Utara. Atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2018 atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan nomor : 18.C/LHP/XIX.Ter/5/2019 tertanggal 22 mei 2019.

Edy menyebutkan. Pemkab Halsel pada Tahun Anggaran 2018, telah menganggarkan belanja perjalanan Dinas dalam Daerah pada sekretariat daerah senilai Rp,10.910.884.845,00 dan terealisasi senilai Rp10.903.603.171,00 atau 99,93%. Dari realisasi senilai Rp,10.903.603.171,00 tersebut senilai Rp7.093.900.000,00 di realiasikan untuk Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH),”ungkap Edy Rahim dalam orasinya di depan Kantor Bupati Halsel.

Menurutnya, dalam temuan LHP BPK Perwakilan Malut, yang di kantongi DPC KPPPI Halsel terdapat. Biaya-biaya yang di timbulkan dari perjalanan Dinas dalam Daerah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 155 Tahun 2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang penetapan besarnya Lumpsum perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Halsel 2016, untuk Biaya Transport, Biaya sewa kendaraan, Uang Harian, Uang Representasi, Biaya Penginapan.

Namun dalam pemeriksaan BPK terhdap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas dalam Daerah KDH dan WKDH diketahui terdapat biaya lain yang diberikan dalam setiap Perjalanan Dinas KDH dan WKDH berupa uang audiensi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang hadir dalam kunjungan KDH dan WKDH ke berbagai Desa di Wilayah Kabupaten Halsel bukan untuk memperkayakan diri.

“Pemberian uang bukan sebagai bentuk penghargaan maupun dalam rangka perlombaan dan bukan pula dalam rangka bantuan sosial, melainkan kepada masyarakat yang ditemui dalam kegiatan perjalanan dinas dalam daerah,”ungkap Edy.

Aksi yang berlangsung hingga satu jam di depan Kantor Bupati itu, massa aksi meminta Bupati Bahrain Kasuba dan Wakil Bupati Iswan Hasjim agar segera betanggungjawab atas tindak pidana korupsi uang saku tersebut, sebab laporan pertanggungjawaban hanya di buat buat dan tidak sesuai dengan kunjungan kerja yang sebenarnya.

Smentara itu dalam LHP BPK Perwakilan Malut yang diterima lensapost.id menyebutkan, uang audiensi ini dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah  2018 disebut sebagai uang kunjungan kerja. Uang kunjungan kerja ini menjadi sub bagian dari belanja perjalanan Dinas dalam Daerah KDH dan WKDH, dan merupakan bagian dari kegiatan penunjang operasional KDH dan WKDH.

BPK Perwakilan Malut menyebutan, bahwa terjadi pelampauan anggaran perjalanan dinasdalam daerah baik KDH maupun WKDH, kelebihan tersebut ditutupi dari anggaran uang saku kunjungan kerja Pemeriksaan atas dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, diketahui penganggaran uang saku kunjungan kerja ada pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah dan masuk seterusnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah. Dalam DPA, uang saku kunjungan kerja ini dianggarkan Rp15.000.000,00 untuk. satu kali kegiatan.

Dalam LHP BPK juga tertulis bahwa, salah satu tupoksi TAPD adalah mereviu RKA seluruh OPD, namun tidak ada kertas kerja reviu RKA yang dilaksanakan oleh TAPD, hal ini disebabkan karena tugas-tugas reviu RKA dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dan hasil pemeriksaan atas laporan hasil reviu RKA oleh Inspektorat pada Sekretariat Daerah, menunjukkan tidak ada koreksi atas penganggaran uang saku kunjungan kerja tersebut.

Hasil wawancara dengan Asisten Pribadi KDH dan WKDH menunjukkan bahwa pemberian uang audiensi dilakukan secara insidentil saat KDH dan WKDH telah sampai di desa-desa yang menjadi tujuan perjalanan dinas. Besaran nilai uang yang diberikan bervariasi antara Rp200.000,00 sampai dengan Rp350.000,00.

Namun sering ditemui dalam kunjungan kerja KDH dan WKDH terdapat pemberian uang kepada masyarakat yang menyambut secara adat kedatangan KDH atau WKDH baik dengan kue, sarung, dan lain sebagainya.

Besaran uang tersebut sudah dipatok oleh masyarakat dengan nilai berkisar antara Rp10.000.000,00 s.d Rp15.000.000,00. Pemeriksaan lebih lanjut atas SPJ pencairan uang audiensi KDH dan WKDH, menunjukkan seluruh bukti pengeluaran berupa tanda terima uang secara perorangan dengan kisaran nilai antara Rp250.000,00 hingga Rp500.000,00. Hal ini berbeda dengan keterangan dari Asisten Pribadi KDH dan WKDH yang menyatakan bahwa nilai uang yang diberikan adalah Rp200.000,00 hingga Rp350.000,00.

Selanjutnya Tim Pemeriksa melakukan konfirmasi ke Desa-desa dan BPK melakukan konfirmasi kepada masing-masing Kepala Desa dan dalam hasil konfirmasi menunjukkan bahwa pembagian uang ke masyarakat dalam bentuk perorangan hanya dilakukan pada dua desa dari tujuh desa yang disampel, sehingga terdapat indikasi SPJ uang saku kunjungan kerja dibuat bukan berdasarkan kondisi yang sebenarnya.

Hal ini juga terlihat dari SPJ uang audiensi yang menunjukkan seluruh uang diterima oleh perorangan, sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Pribadi KDH dan WKDH, serta dari hasil konfirmasi terhdap kepala desa menunjukkan bahwa sebagian dari uang audiensi diberikan sebagai bantuan untuk rumah ibadah dan bantuan kepada kelompok adat.

Konfirmasi pada penerima tidak dapat dilakukan karena sebagian besar nama yang tercantum dalam daftar penerima uang pada masing-masing SPJ tidak diketahui oleh setiap kepala desa. Pemeriksaan lebih lanjut pada kelengkapan SPJ, diketahui bahwa SPJ tanda terima uang tidak dilengkapi dengan alamat penerima ataupun bukti kependudukan lainnya.

Sehingga BPK tidak dapat menemukan alamat masing-masing penerima. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap foto-foto kegiatan, tidak ada foto yang menunjukkan kegiatan pembagian uang kepada masyarakat. Salah satu foto kegiatan kunjungan KDH ke desa Jojame didukung dokumentasi foto yang menunjukkan kegiatan berlangsung di pulau Pogo-Pogo, peserta kegiatan adalah para kepala OPD, tidak terlihat adanya masyarakat pada acara tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. (red)

Penulis:

Baca Juga