DPD KPPPI Tantang Polda Malut Usut Temuan Bupati Halsel

Lensapost.id
Lensapost.id Ketua DPD KPPPI Malut. Muhammad Saifudin ( Foto : Istimewa )

LABUHA - Terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran perjalanan Dinas dalam Daerah oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Halmahera Selatan pada Tahun Anggaran 2018, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (KPPPI) Maluku Utara tantang Polda Malut.

Ketua DPD KPPPI Malut Muhammad Saifudin, kepada media ini menyampaikan, Polda Maluku Utara harus mengedepankan equality before the law (semua orang sama dimata hukum) olehnya itu kami tantang sejauh mana taring polda dalam pemberantasan korupsi terutama perkara yang melibatkan Bupati Halsel

"kami berharap Polda Malut mengedepankan (equality before the law) jangan hukum tajam kebawah dan tumpul ke atas, olehnya itu dalam perkara ini kami juga tantang kepada polda malut sejauh mana taringnya untuk pemberantasan korupsi terutama perkara yang melibatkan Bupati Halsel" ungkap saifudin.

Lanjut amat sapaan akrabnya, "kami tetap kawal perkara ini, prosesnya nanti kita lihat sejauh mana polda malut menangani kasus ini". Tutup Amat.

Diketahui kasus yang melibatkan Bupati  Bahraen Kasuba dan Wakil Bupati Iswan Hasjim, Halmahera Selatan dalam temuan Lapiran Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan Anggaran Perjalanan Dinas Bupati dan wakil Bupati Halsel tidak dapat di pertanggungjawabkan senilai Rp. 3.577.000.000 Pada Tahun Anggaran 2019. (red)

Baca Juga