Mafia Berdasi Marak di Negeri Saruma

Awaas..! Ada Mafia di Tubuh Inspektorat Halsel

Lensapost.id
Lensapost.id Kantor Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan. ( Foto : Ist )

LABUHA - Sistem barter adalah sistem pertukaran barang atau jasa yang terjadi tanpa melibatkan mata uang dalam pertukaran tersebut. Barter dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan kedua pihak. Barter juga dilakukan oleh individu-individu, perusahaan-perusahaan, maupun negara-negara di jaman penjajahan Belanda dengan Hindia Belanda sebutan Indonesia waktu itu.

Menariknya, praktek barter jasa ini tengah berlangsung dilingkup Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, yang melibatkan staf Inspektorat bidang Irbun IV dan beberapa kepala desa di Halsel, Rabu (9/10/2019).

Tindakan tidak terpuji yang ditunjukan oleh salah satu staf Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, sepatutnya di evaluasi oleh Kepala Inspektorat, Slamet, Ak.

Pasalnya, Staf Inspektorat yang diketahui namanya Hj Wanuria bidang Irbun IV, menunjukan sikap tidak terpuji tersebut dengan cara menyuruh beberapa kepala-kepala Desa untuk memborong seluruh hasil paket penjualan barang (Pakaian) online.

Barang berupa pakaian diantaranya kameja batik, baju orang dewasa dan lain-lainnya itu diborong seluruhnya oleh Kepala-kepala desa, "jika tidak diambil paketan barang tersebut maka kami ditekan melalui hasil audit Inspektorat, " jelas salah satu kades yang namanya enggan disebutkan, Rabu (9/10/2019).

Dia juga membeberkan tindakan mafia tersebut sudah berlangsung cukup lama, "jadi kami disuruh ambil barang-barangnya untuk dijual atau diborong langsung menggunakan anggaran desa, jika tidak maka kami ditekan melalui kasus audit dana desa, " bebernya.

Ketika ditanya mengenai jumlah Kepala Desa yang saat ini terlibat dalam praktik pertukaran jasa tersebut, dirinya menuturkan, "yang saya ketahui ada empat Kepala Desa termasuk saya juga ikut memborong bisnis penjualan pakaian itu. Harganya berbeda beda, ada yang 350 ribu perpaket, 400 ribu hingga 500 ratus ribu, " tambahnya.

Menyikapi pernyataan tersebut, Staf Inspektorat bidang Irbun IV Hj Wanuria saat dikonfirmasi, Senin (7/10/2019), membantah.

Ria sapaan akrabnya, mengatakan pernyataan Kepala Desa tersebut tidak sesuai fakta dilapangan.

"saya mengakui ada barang berupa pakaian yang diambil oleh beberapa Kepala Desa, tetapi bukan dengan cara menekan melalui hasil audit, " tegas Ria saat ditemui diruang kerjanya.

Masih kata Ria,membeberkan kalua. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) beberapa Kepala Desa juga bermasalah alias ada temuan, "bahkan mereka juga bersusah payah untuk meminta kepada operator mereka dengan bayaran yang cukup besar, " sebutnya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Halsel, Slamet Ak, saat dikonformasi tetapi nomer handphonennya diluar jangkauan sampai berita ini dipublish. (Ilo)

Baca Juga