Kejati dan Polda Malut Didesak Periksa Kadis PUPR Halsel, Soal Dugaan Kasus PJU/PLTS Serta Jalan dan Irigasi

DPD KPPPI Malut saat aksi di depan Kantor Kejati Malut (Foto : mud/lensapost.id)

TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) didesak melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi atas pekerjaan jalan,irigasi dan pengadaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) senilai Rp,2.709.286.155,00 miliar.

Hal ini disampaikan pada aksi unjuk rasa yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesi (KPPPI) Maluku Utara di depan Kantor Kejati dan Polda Malut, Senin, (30/9/2019).

Orasi singkat yang di sampaikan orator aksi Sudarso Manan di depan Kantor Kejati Malut Sudarso mendesak Kejati Malut agar menindak lanjuti proses hukum terkait temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) nomor 22.A/LHP/XIX.TER/5/2018. Tertanggal 22 Tahun 2018 yang menyeret nama Ali Dano selaku Kadis PUPR Halsel.

Sebelum menyampaikan aspirasi di depan Kantor Kejati orator aksi Sudarso Manan didepan Kantor Ditkrimsus Polda Malut Sudarso meminta Ditkrimsus Polda Malut agar segera melakukan penyelidikan terhadap Kepala Dinas PUPR Halsel Ali Dano, karena diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap PJU/PLTS serta jalan, Irigasi dengan nilai yang sangat fantastis.

Sementara itu Koordinator Aksi, Muhammad Saifudin yang juga ketua DPD PKPPPI Malut dalam orasinya menegaskan kepada Kejati dan Polda Malaut agar segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR Halsel Ali Dano, di anggap aktor dugaan koruptor anggaran atas pengadaan PJU/PLTS Serta Jalan dan Irigasi senilai Rp, Rp,2.709.286.155,00 miliar.

Didepan Kejati Malut, Muhammad Saifudin juga menyebut, dugaan Tipikor pada Dinas PUPR Halsel yakni pekerjaan Jalan Hotmix Labuha-Panambuang, Jalan Sayoang-Bori, Jalan Silang Wayaua-Kubung, dan Jalan Samo-Lalubi dengan total kerugian Rp.1.061.955.993. dan pengadaan listrik tenaga surya total kerugian Rp. 290.850.000 selanjutnya denda keterlambatan pekerjaan yang belum disetor senilai Rp. 1.356.840.162 dengan total Rp,2.709.286.155,00 miliar.

"Atas nama kelembagaan DPD KPPPI Maluku Utara mendesak Kejati dan Polda Maluku Utara segera memanggil Kepala Dinas PUPR Ali Dano yang di duga kuat sebagai aktor temuan kerugian keuangan daerah atas pengadaan sejumla pekerjaan jalan, irigasi dan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) oleh Dinas PUPR Tahun anggaran 2017 dengan temuan mencapai Rp,2.709.286.155,00 miliar.." tegas Muhammad Saifudin.

Diketahui bahwa, akasi unjukras yang dilakukan DPD KPPPI Malut mengacu pada data temuan LHP BPK Perwakilan Malut ) nomor 22.A/LHP/XIX.TER/5/2018. Tertanggal 22 Tahun 2018  yang menyebutkan 2017 Pemerinta Daerah Kabupaten Halmahera Selatan menyajikan realisasi belanja Modal pada laporan realiasi angaran (LRA) 2017 senilai Rp,317.603.825.852,37 miliar atau setara dengan 82,92% dari angaran sebesar Rp,383.046.162.641,00 miliar.

Dengan Rincian sebagai dibawah ini.

Berdasarkan data penjabaran RLA-2017 diketahui bahwa Dinas PUPR Halsel pada 2017 menganggarkan belanja modal sebesar Rp,153.786.526.304,00 miliar atau setara dengan 40,15% dari total anggaran belanja modal PUPR Pemkab Halsel terealiasi Rp,111.212.951.636,00 miliar atau setara dengan 35,02%.

Dibandingkan realiassi belanja modal Pemkab Halsel belanja modal yang dilakukan dinas PUPR diantaranya belanja modal jalan,irigasi dan jaringanyaitu pekerjaan pengadaan lampu Penerangan Jalan Umum PJU/PLTS yang dilaksanakan CV.AB sesuai kontrak nomor 671/106/SPP/DPUPR-HS/DAU 2017 tertanggal 4 agustus 2017 senilai rp,.2.500,000,000.00 berdasarkan. SPMK No.671/107/SPMK/DPUPR-HS/DAU.2017-4 agustus 2017. (m/red)

Penulis: Mahmud
Editor: Redaksi Lensapost.id
Photographer: M.Tanggule

Baca Juga