Sekilas Info

Diduga Korupsi Dana Masjid Raya Halsel, DPD KPPPI Desak Kejati Malut Periksa Kadis Perkim-LH

Ketua DPD KPPPI Malut Muhammad Saifudin saat menyampaikan orasi di depan Kantor Kejati Malut (Foto : Mud/lensapost.id)

TERNATE - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesi (KPPPI) Maluku Utara (Malut) desak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut segera periksa Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim-LH) Kabupaten Halmahera Selatan Achmad Hadi, atas dugaan kasus korupsi terhadap anggaran pembangunan Masjid Raya senilai Rp 7,1 miliar.

Desakan ini disampakan koordinator aksi Muhammad Saifudin, saat gelar Aksi Unjuk Rasa (Unras) di depan Kantor kejaksaan dan Ditkrimsus Polda Maluku Utara, Senin (30/9/2019).

Dalam aksi tersebut DPD KPPPI Malut meminta Kejati dan Polda Malut agar menindak lanjuti tindak pidana korupsi yang tertuang dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) nomor 22.A/LHP/XIX.TER/5/2018. Tertanggal 22 Tahun 2018 yang menyeret nama Achmad Hadi.

Orasi massa aksi, mendesak Kejati dan Polda Malut agar segera memeriksa Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim-LH) Achmad Hadi, karena dengan sengaja melakukan tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang merugikan keuangan Daerah senilai Rp,7,1 miliar pada proyek pembangunan Masjid Raya Kabupaten Halmahera Selatan.

Sementara itu sala satu orator aksi Mulhas Ibrahim, dalam orasi singkatnya, di depan Kantor Kejati Malut. Mulhas menegaskan kepada Kejati Malut agar segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Disperkim-LH Achmad Hadi, karena di anggap selaku aktor dugaan koruptor di nergeri Saruma yang menyunat anggaran pembangunn Masjid Raya Halsel yang sangat fantastis senilai Rp,7,1 miliar.

"Atas nama kelembagaan DPD KPPPI mendesak Kejati dan Polda Malut segera memanggil dan adili Achmad Hadi yang di duga kuat sebagai aktor temuan kerugian keuangan Daerah atas pembangunan Masjid Raya Halsel senilai 7.1 Miliar Tahun anggara 2017-2018 yang di kerjakan Disperkim-LH Kabupaten Halsel." tegas Muhlas.

Aksi menjelang kurang lebih satu jam itu, akhirnya Kejati Malut memenuhi tuntutan massa kasi untuk hering bersama pihak Kejati, dalam hering  As Intel Kejati Malut, Astawa menyampaikan dalam proses perkara tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lama olehnya itu di harapkan untuk bersabar.

“Kami tetap menindak lanjuti kasus yang di suarakan ini, kami juga berharap agar DPD KPPPI Malut Juga melaporkan di sertai bukti audit BPK tersebut, terimakasih karena selalu mengawal pemberantasan kejahatan korupsi di Malut,”ujar Astawa.

Menanggapi penyampaian As Intel Kejati saat hering, Kordinator Aksi Muhammad Saifudin, yang juga ketua DPD KPPPI Maluku Utara meminta kejati Maluku Utara segera melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Disperkim-LH Halsel terkait LHP BPK, kami akan berikan langsung kepada kejati di hari kamis nantim” tutup Saifudin.

Diketahui, massa aksi yang menggunakan fasiltas satu unit mobil Open Cup di lengkapi saon sisten sekira puku 09.30 wit tiba di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Maluku Utara, sekitar satu jam berorasi masa aksi melanjutkan rute selanjutnya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara. (m/red)

Penulis: Mahmud
Editor: Redaksi Lensapost.id
Photographer: M.Tanggule

Baca Juga