Sekilas Info

Surat Terbuka Buat Mahasiswa Pendemo: Waspada Penyusup

Oleh

Gantyo Koespradono

Dosen IISIP Jakarta

HALO para mahasiswa yang beberapa hari terakhir melakukan unjuk rasa memersoalkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang sedang dibahas DPR yang sebagian besar para anggotanya akan pensiun karena tidak terpilih lagi.

Izinkan saya menulis surat online (terbuka) kepada kalian, khususnya anak-anakku, yang sampai tadi malam (Selasa 24/9) masih berada di sejumlah ruas jalan melanjutkan demonstrasi.

Terus terang saya sempat bingung apa goal atau tujuan akhir kalian berunjuk rasa?

Awalnya saya menduga, kalian ngumpul-ngumpul di jalanan dan di depan atau di seputaran gedung DPR, karena memersoalkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UUKPK) yang baru saja direvisi dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP).

Maaf kalau saya keliru. UU KPK yang baru direvisi sudah disahkan setelah DPR dan Pemerintah menyetujui bahwa UU KPK sebelumnya yang telah berusia 17 tahun memang perlu direvisi.

Kalian yang tidak setuju pasti protes dan menganggap saya pendukung koruptor. Terserahlah kalau kalian menyimpulkan saya seperti itu.

Untuk kalian ketahui, di mata saya, korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Saya terkadang iri dengan negara komunis seperti China yang berani menghukum mati pejabat negara yang mengorupsi uang negara daripada negeri kita yang katanya rakyatnya religius.

Nggak tahu mengapa kita kok sangat pemaaf kepada koruptor dan para hakim memberikan "vonis ringan" kepada koruptor? Apakah kita negara yang super religius, sehingga "pengampunan" lebih utama daripada "penghukuman"? Atau aparat hukum kita juga bermental koruptor? Entahlah.

Kembali ke soal UU KPK (baru) yang kalian persoalkan dan kemudian ada yang mengajak kalian untuk demo. Menurut sepengetahuan saya, ada tujuh masalah dalam UU KPK lama yang perlu ditinjau ulang; satu di antaranya adalah tentang penyadapan.

Saya baru tahu, entah kalian ternyata dengan UU KPK yang lama, orang-orang KPK sembarangan saat melakukan penyadapan, bukan semata-mata guna memburu koruptor, melainkan juga disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Supaya mudah memahaminya, begini saja. Andai di kampus kalian, panitia pengawas ujian diberi kebebasan penuh menyadap HP para mahasiswa yang selama ini dicurigai suka menyontek saat UTS atau UAS, apakah kalian setuju?

Ah, jangankan disadap, saat kalian mengikuti ujian, ada pengawas ujian yang mengawasi dengan ketat gerak gerik kalian saja, kalian pasti tidak suka, kan?

Begitulah praktik orang-orang KPK selama ini, sehingga UU KPK lama perlu direvisi, dan untuk melakukan penyadapan harus seizin dewan pengawas.

Apakah gara-gara perubahan atas UU KPK, kalian harus demo berjilid-jilid? Menurut saya tidak perlu. Silakan pelajari UU KPK yang telah direvisi. Renungkanlah.

Jika masih ada yang mengganjal, lalu kalian menyimpulkan ada upaya melemahkan KPK seperti yang kalian sering dengar, tempuhlah lewat jalur konstitusional ke Mahkamah Konstitusi (MK). Supaya masyarakat tahu bahwa kalian adalah manusia-manusia terpelajar. Menghormati hukum. Intelek!

Jangan lagi lewat demonstrasi yang memungkinkan pendompleng, penyusup dan perusuh memanfaatkan kekritisan kalian. Sangat mungkin aksi kalian dimanfaatkan oleh petualang politik yang bernafsu menjadi pahlawan kesiangan dengan harapan, "eh, siapa tahu bisa diangkat jadi menteri."

Kalian lewat demo juga memersoalkan RUU KUHP. Saya tidak tahu sampai sejauh mana kalian mengetahui proses pembahasan RUU yang beberapa pasal dan ayat bunyinya sangat unik ini.

Sebenarnya kalau kita tinjau dari proses konstitusionalnya, RUU KUHP tidak perlu dipersoalkan lagi. Pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU tersebut.

Beberapa hari sebelum kalian unjuk rasa, Presiden Joko Widodo sudah minta kepada DPR agar menunda pembahasan RUU KUHP hingga anggota baru DPR-RI hasil Pemilu Serentak 2019 dilantik pada 1 Oktober besok.

Jadi buat apa kalian berteriak-teriak di jalanan? RUU tersebut terdiri dari ratusan pasal. Sungguh tidak masuk akal jika anggota DPR lama yang usianya tinggal beberapa hari menuntaskan RUU KUHP.

Sebaliknya, proteslah fraksi-fraksi di DPR yang ngotot RUU itu segera dibahas dan kemudian menyesalkan mengapa pemerintah menunda RUU KUHP dibahas lebih lanjut di DPR.

Apakah kalian tidak peka bahwa ada fraksi-fraksi yang mengotot RUU tersebut segera disahkan menjadi undang-undang? Mengapa kalian tidak mendemo ke markas partai politik yang anggotanya ngotot pimpinan dewan agar segera mengetuk palu untuk mengesahkan RUU KUHP yang terdiri dari ratusan pasal itu dalam tempo seminggu

Bertanyalah mengapa fraksi-fraksi itu bersikeras RUU KUHP yang katanya lebih kolonial itu segera diberlakukan setelah disahkan menjadi undang-undang. Masa, sih, semuanya salawi alias salah Jokowi?

Ribut-ribut soal RUU KUHP sebenarnya sudah selesai. Kewajiban kita, termasuk kalian, untuk mengawasi para anggota DPR hasil Pemilu 2019 yang akan melanjutkan membahas RUU yang sarat pasal kontroversial itu.

Kalian jangan lengah. Namun, tidak perlu dengan unjuk rasa berjilid-jilid. Ingat, di sekitar kalian ada provokator. Ada penjahat. Ada perusuh. Pendompleng. Pahlawan kesiangan. Ada calon Sengkuni.

Mereka yang akhirnya punya nama. Kalian cuma bisa gigit jari. Lebih apes, skripsi nggak jadi-jadi. Dimarahi pula oleh mami dan papi.

Nah, betul, kan, seperti sudah diduga banyak orang. Polisi menduga ada pihak yang mendompleng aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar di DPR.

Pola-pola yang dilakukan kelompok perusuh disebut Kapolres Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi mirip dengan pada saat aksi 22 Mei 2019.

Saya kutip pernyataannya seperti disiarkan sejumlah media: "Ini yang demo bukan lagi mahasiswa, tetapi perusuh. Ini polanya mirip 22 Mei."

Hengki menduga aksi demo tersebut disusupi oleh sekelompok orang yang ingin mengacaukan situasi. Ia menyebut para pelaku memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkistis. "Diduga massa liar yang sengaja datang membuat kerusuhan,"katanya.

Saya benarkan apa yang disampaikan Hengki. Buktinya, di tengah kalian ada yang beteriak dan behamburan spanduk bertuliskan, "Turunkan Jokowi."

Yuk, kita gunakan logika. Tanggal 20 Oktober besok, Jokowi memang akan turun sebagai presiden setelah menjabat lima tahun. Setelah itu dia akan diangkat dan dilantik lagi sebagai presiden lima tahun berikutnya sesuai konstitusi.

Lalu untuk apa "penjahat demokrasi" yang menyusup dan menunggangi aksi kalian berteriak "turunkan Jokowi"? Mari kita gunakan nalar kita.

Para mahasiswa yang baik. Teruskanlah cita-cita kalian untuk menjadi profesional di bidang studi yang kalian geluti.

Setoplah aksi jalanan kalian. Apa yang kalian lakukan sudah cukup. Rakyat juga sudah mengerti, namun belakangan lelah karena memikirkan perseteruan tak kunjung henti.

Jangan bikin orang tua kalian semakin galau dengan masa depan bangsa ini, juga masa depan kalian.

Ayo kita kembali ke kampus. Buat kalian yang skripsinya nggak rampung-rampung, tolong beritahu teman kalian yang kemarin berdemo, nggak usahlah pasang poster "Tolak Revisi Skripsi". Temuilah lagi dosen pembimbing kalian. Ikuti saran dan petunjuknya. Pakailah lebih banyak logika.

Masih juga mentok? Hubungi saja teman kalian yang kemarin ikut berdemo dan di punggungnya ada poster bertuliskan: "BANTU SKRIPSI SEMUA JURUSAN"

Baca Juga