Sekilas Info

Presiden Jokowi Dikirimi Surat Berisi 10 Desakan

Warga menggunakan masker saat berada di objek wisata bantaran Sungai Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu (15/9/2019). Kota Palangkaraya kembali diselimuti kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah sehingga menimbulkan aroma yang menyengat dan menggangu aktivitas warga.(ANTARA FOTO/RENDHIK ANDIKA) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Terkait Karhutla, Presiden Jokowi Dikirimi Surat Berisi 10 Desakan", https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13122361/terkait-karhutla-presiden-jokowi-dikirimi-surat-berisi-10-desakan. Penulis : Christoforus Ristianto Editor : Krisiandi

JAKARTA - Koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan hidup dan hak asasi manusia (HAM) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Adapun LSM tersebut terdiri dari Walhi, Konsorsium Pembaruan Agraris (KPA), Greenpeace Indonesia, YLBHI, dan solidaritas perempuan.

"Kami menilai bahwa kabut asap ini bukan lagi kejahatan biasa, melainkan sebuah kejahatan ekosida dan dan kejahatan lintas batas dengan dampak yang meluas, jangka panjang, dan tingkat keparahan yang tinggi. Maka, kami melayangkan surat terbuka dan desakan kepada Presiden Jokowi soal karhutla ini," ujar Dewan Eksekutif Nasional Walhi, Khalisah Khalid, dalam konferensi persnya di kantor Walhi, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Dalam surat terbuka itu, seperti yang dilansirkan Kompas.com tercantum 10 desakan kepada Presiden Jokowi. Pertama, pemerintah diminta mengambil langkah tanggap darurat dengan menurunkan tenaga medis dan memastikan semua layanan kesehatan bagi warga yang terdampak kabut asap. Kedua, lanjut Khalisah, yakni membangun sistem respons cepat untuk penanganan karhutla, termasuk evakuasi masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, dan lansia.

"Ketiga, memastikan jaminan pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga negara, sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi, khususnya pasal 28 A," jelasnya.

Keempat, yakni segera membatalkan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 yang diketok pada 16 Juli 2019, dan segera melaksanakan seluruh putusan MA terkait karhutla di Kalimantan. Kelima, pemerintah diminta menghentikan pernyataan yang berisi tuduhan yang mengambinghitamkan masyarakat adat atau peladang atas karhutla demi melindungi korporasi.

"Keenam, melakukan evaluasi menyeluruh secara strategis terhadap kementerian/lembaga terkait, yang bertanggung jawab akan karhutla," imbuh Khalisah.

Ketujuh, melakukan evaluasi izin, audit lingkungan, serta pencabutan izin konsesi pada korporasi yang lahannya terbakar atau ditemukan titik api.

Kedelapan, segera mengesahkan UU tentang Masyarakat Adat yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat, termasuk melindungi kearifan dan praktik-praktik pengelolaan SDA yang dimiliki oleh masyarakat adat.

"Kesembilan, segera melakukan pemulihan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat terdampak karhutla.

Kesepuluh, membangun kerja sama antar daerah/wilayah untuk penanganan karhutla dan lahan gambut," pungkas Khalisah. (kompas)

Penulis:

Baca Juga