Penyusunan Anggaran Perkuat Pengawasan Keimigrasian Terutama Terhadap Orang Asing di Malut

Pose bersama usai rapat koordinasi penguatan penyusunan RKA-K/L (Foto Istimewa)

TERNATE - Perencanaan anggaran yang disusun dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) pada satuan kerja Keimigrasian harus mendukung pencapaian pelaksanaan fungsi keimigrasian di wilayah Maluku Utara. Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi (Kadiv) Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut), Heru Tjondro saat memberikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Penyusunan RKA-K/L Satuan Kerja Keimigrasian, bertempat di ruang rapat Kanwil pada Kamis (12/09/2019).

“Penyusunan RKA-KL Satker Keimigrasian Tahun 2020 memberi penguatan terutama pada seluruh satuan kerja Keimigrasian baik Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo dalam melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Sehingga dalam pelaksanaan anggaran kegiatan harus berorientasi pada outcome dan dampak nyata sesuai tugas dan fungsi satuan kerja,” ujar pria yang sering disapa Dodi Heru Tjondro itu.

Menurut Dodi H. Tjondro, penguatan peran Divisi Keimigrasian tersebut sejalan dengan di terbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, pada Pasal 29 Divisi Keimigrasian tidak hanya melakukan fungsi Bindalwasnis (pembinaan, pengendalian, dan pengawasan) pelaksanaan tugas teknis, namun juga dapat melakukan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap warga negara Indonesia (WNI), penjamin, dan orang asing di wilayah Maluku Utara.

Sementara pada Pasal 29 Huruf C dan D, di amanatkan bahwa Divisi Keimigrasian memiliki fungsi Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

“Untuk itu, demi mencapai harmonisasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang matang di lingkungan Kanwil Maluku Utara, maka Kantor Imigrasi harus tetap berkoordinasi dengan Kantor Wilayah,” ujar Dodi H. Tjondro.

Diketahui narasumber yang hadir dalam rapat koordinasi penguatan penyusunan RKA-K/L tersebut yakni Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Malut, Rifqi Adrian Kriswanto, dan Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran 1 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Malut, Raymond Jakson Effendy yang didampingi Muhammad Ramli Kepala Seksi PPA I B, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Malut. (*)

Baca Juga