Pemberhentian Ketua DPK PKPI Halsel Inprosedural dan Bertentangan AD/ART

Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Bahrain Kasuba (Foto Istimewa)

LABUHA - Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Bahrain Kasuba menilai pemberhentian dirinya sebagai ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI) Halsel diluar dari prosedur dan bertentangan dengan AD/ART PKPI.

"Pemberhentian saya dari Ketua DPK PKPI Halsel yang dilakukan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Provinsi Masrur H.Ibrahim dan Renol S Banjar, dengan nomor surat Keputusan DPP PKP Indonesia Maluku Utara, Nomor : 002.E/SKEP/DPP PKP-IND/MALUT/III/2019. Sangat inprosedural karena hampir semua struktur keanggotaan yang terbentuk tidak diketahui oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI," ujar Bupati Bahrain Kasuba via Handphone senin (9/9/2019).

Bupati Bahrain juga mengatakan, setelah saya bertemu dengan DPN PKPI dalam hal ini ketua umum DPN PKPI Diaz Faisal Malik Hendropriyono, di Kantor PKPI di Jakarta, DPN PKPI menugaskan kembali ke Daerah untuk membuka penjariangan Bakal Calon Kepala Daerah.

"Tiba-tiba saya dapat informasi saya sudah di berhentikan, kemudian saya kembali berkoordinasi dengan ketua Umum beserta pengurus pusat terkait masalah ini, mereka tidak tahu soal pemberhentian ini dan mengatakan bahwa pemberhentian ketua DPK PKPI itu tidak sah karena diluar mekanisme partai," jelasnya.

SK Pemecatan Ketua DPK Halsel yang dinilai inprosedural dan tidak sesuai mekanisme Partai

Bahkan kata Bupati Bahrain Kasuba, setelah saya sampaikan ke DPN PKPI pihaknya sangat marah dan mengancama akan memberhentikan Ketua DPP PKPI Provinsi Maluku Utara Masrur H.Ibrahim karena telah melanggar AD/ART Partai dan membentukan keanggotaan baru tanpa berkoordinasi dengan DPN PKPI pusat.

"Jadi kalau saya di berhentikan sangat Inprosedural karena bertentangan dengan AD/ART," katanya.

Menurur Bupati Bahrain Kasuba, memang pengurus Kabupaten DPP Provinsi bisa memberi SK, akan tetapi stiap SK kepengurusan Partai minimal mengajukan ke DPP lalau DPP menerbitkan SK sehingga kepengurusan itu diketahui DPN PKPI pusat.

Atas persoalan ini, katanya saat ini DPN PKPI Pusat telah menerbitkan SK barunya yang tidak lagi melalui DPP PKPI Provinsi Malut, karena DPP PKPI dianggap menyalahi mekanisme yang bertentangan dengan AD/ART PKPI.

"Secara Pribadi saya hanya mengiktiharkan jangan sampai dengan adanya momentum Pilkada ini oknum-oknum telah memanfaatkan penjaringan bakal calon Bupati Halsel dan akan berefek pada pembiayaan Partai,"cetus Bupati Bahrain Kasuba. (red)

Penulis:

Baca Juga